SMS DAFTAR PEMILIH DI JAKARTA

KPUD DKI Jakarta membuka layanan SMS untuk mengetahui apakah anda terdaftar pada DAFTAR PEMILIH di JAKARTA. untuk mendapatkan hal ini warga hanya cukup SMS ke 0812-10-456784 dengan format: 
Ketik CEK (spasi)NO. KTP (spasi) Nama lengkap sesuai KTP 
Kirim ke 0812-10-456784

Partai Politik Peserta Pemilu 2009

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan
nomor-nomor urut peserta pemilu 2009 mendatang.

Berikut nama partai dan nomor urutnya:

1. Partai Hanura

2. Partai Karya Peduli Bangsa nomor

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

4. Partai Peduli Rakyat Nasional

5. Partai Gerindra

6. Partai Barisan Nasional

7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

8. Partai Keadilan Sejahtera

9. Partai Amanat Nasional

10. Partai Perjuangan Indonesia Baru

11. Partai Kedaulatan

12. Partai Persatuan Daerah

13. Partai Kebangkitan Bangsa

14. Partai Pemuda Indonesia

15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

16. Partai Demokrasi Pembaruan

17. Partai Karya Perjuangan

18. Partai Matahari Bangsa

19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

20. Partai Demokrasi Kebangsaan

21. Partai Republika Nusantara

22. Partai Pelopor

23. Partai Golongan Karya

24. Partai Persatuan Pembangunan

25. Partai Damai Sejahtera

26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

27. Partai Bulan Bintang

28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

29. Partai Bintang Reformasi

30. Partai Patriot

31. Partai Demokrat

32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia

33. Partai Indonesia Sejahtera

34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama

DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PEMILU 2009

DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI DKI JAKARTA  
Untuk Pemilu 2009  

Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Provinsi DKI Jakarta berjumlah  
8.489.910 Jiwa penduduk, terdiri dari :  

A Kota Administratif Jakarta Pusat (931,505) 
B Kota Administratif Jakarta Utara (1,421,272) 
C Kota Administratif Jakarta Barat (1,635,367) 
D Kota Administratif Jakarta Selatan (1,886,465) 
E Kota Administratif Jakarta Timur (2,593,862) 
F Kabupaten Adm. Kep. Seribu (21,439) 
  Total (8,489,910) 

Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Provinsi DKI Jakarta berjumlah  
6.622.814 Jiwa penduduk, terdiri dari :  

A Kota Administratif Jakarta Pusat (733,806) 
B Kota Administratif Jakarta Utara (1,103,248) 
C Kota Administratif Jakarta Barat (1,291,681) 
D Kota Administratif Jakarta Selatan (1,488,633) 
E Kota Administratif Jakarta Timur (1,990,811) 
F Kabupaten Adm. Kep. Seribu (14,635) 
  Total (6,622,814)

DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PEMILU 2009

DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI DKI JAKARTA  
Untuk Pemilu 2009  

Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Provinsi DKI Jakarta berjumlah  
8.489.910 Jiwa penduduk, terdiri dari :  

A Kota Administratif Jakarta Pusat (931,505) 
B Kota Administratif Jakarta Utara (1,421,272) 
C Kota Administratif Jakarta Barat (1,635,367) 
D Kota Administratif Jakarta Selatan (1,886,465) 
E Kota Administratif Jakarta Timur (2,593,862) 
F Kabupaten Adm. Kep. Seribu (21,439) 
  Total (8,489,910) 

Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Provinsi DKI Jakarta berjumlah  
6.622.814 Jiwa penduduk, terdiri dari :  

A Kota Administratif Jakarta Pusat (733,806) 
B Kota Administratif Jakarta Utara (1,103,248) 
C Kota Administratif Jakarta Barat (1,291,681) 
D Kota Administratif Jakarta Selatan (1,488,633) 
E Kota Administratif Jakarta Timur (1,990,811) 
F Kabupaten Adm. Kep. Seribu (14,635) 
  Total (6,622,814)

Pemantau Pemilu Pilkada DKI Jakarta 2007

DAFTAR SERTIFIKASI AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2007

1.LSM PERSAUDARAAN KERUKUNAN ANAK BANGSA (PERKASA) 
Perum Pondok Cabe Indah No. D 17 Ciputat

2.KOMITE PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH (KPPKD)
Jl. Tebet Barat Raya No. 4 X Jakarta Selatan

3.LEMBAGA PEMANTAU PILKADA DAN PEMILU SERIKAT WARTAWAN INDONESIA (LP3-SWI)
Jl. Latumenten No. 11 Jakarta Barat

4.LSM PEMBERDAYAAN PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN DAN EKONOMI RAKYAT (GARDA - P3ER)
Jl. Perjuangan Arafat No. 33 RT 14/05 Kebon Pala, Jakarta Timur

5.JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR)
Jl. Kebagusan Dalam I Pasar Minggu Jakarta Selatan

6.LSM PATROLI HUKUM DHARMA BAKTI NUSANTARA
Jl. Bendungan Hilir III No. 9 Jakarta Pusat

7.LEMBAGA PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PENERANGAN EKONOMI DAN SOSIAL (LP3ES) 
Jl. S. Parman No. 81 Slipi, Jakarta Barat

8.LSM JARINGAN MASYARAKAT PEMANTAU PEMILU INDONESIA (JAMPPI) DKI JAKARTA 
Jl. Bandung No. 1 E Menteng - Jakarta Pusat

9. KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) JAKARTA
Halim Perdana Kusuma Building Ground Floor, Suit 039. Telp 021 – 94198334

10.GERAKAN HATI NURANI RAKYAT (LSM - GERHANA) 
Jl. Cempaka Raya No. 76 Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat

11.FRONT KOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI -1 ) 
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Gedung Dewan Pers Lt. 5

12.PUSAT PERGERAKAN PEMUDA INDONESIA (P3I) / INDONESIAN YOUTH MOVEMENT CENTER (IYMC) 
Jl. Muncang Raya No. 32 Lagoa Koja Jakarta Utara

13.MASYARAKAT DAN PERS PEMANTAU PEMILU (MAPILU) PWI DKI JAKARTA 
Gedung Prasada Sarana Karya Lt. 4-5 
Jl. Suryopranoto 6 Jakarta Pusat

14. LSM. MASYARAKAT PEDULI PEMILU (MAPELU) 
Gedung Ny. Ageng Serang Lt. Dasar, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C. 22 Kuningan Jakarta Selatan

15. YAYASAN PROMO SIJORI 
Gedung Dewan Pers Lt. 5 Jakarta Pusat

16. PUSAT KAJIAN POLITIK FISIP UI (PUSKAPOL) 
Gedung C Lantai 3 Kampus Fisip UI Depok Telp. 7865879

17. LSM PARADIGMA 
Jl.Malaka Merah III D/26 Ruko Malaka Country, Pondok Kopi Jakarta Timur

18. DEPIDAR VIII SOKSI METROPOLITAN JAKARTA 
Jl.Teluk Betung No.45 A Jakarta Pusat Telp.3917878-3910558

19. SEVEN STRATEGIC STUDIES ( 7SS ) 
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 40 A Tebet Jakarta Selatan

Anggota KPUD Provinsi DKI Jakarta 2008 dan Tantangannya

Gonjang-ganjing pelaksanaan PEMILU 2009 sudah mulai muncul kepermukaan, kesiapan KPU Pusat dalam melaksanakan perhelatan akbar politik nasional mulai di pertanyakan oleh sebagian besar LSM dan organisasi kemasyarakatan yang fokus pada pemantauan PEMILU hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada pelaksanaan Pemilu di tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer nasional seharunya harus lebih siap lagi untuk mengawal agenda-agenda tersebut, KIPP Jakarta mencatat setidaknya ada beberapa catatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2009 yang akan datang, diantaranya:

1. Data Kependudukan yang masih sangat bermasalah
2. Sosialisasi pemilu baik pada pelaksana maupun masyarakat yang masih kurang
3. Kurangnya koordinasi antara penyelenggara (KPUD) dan pelaksana-pelaksana tekhnis dilapangan
4. Hubungan yang kurang harmonis antara penyelenggara dan pengawas

terlepas dari hal tersebut diatas, KIPP Jakarta mengucapkan selamat kepada 5 anggota yang terpilih, semoga dedikasi dan kinerja anggota dapat maksimal dan beberapa permasalahan diatas bisa di selesaikan sejalan dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2009sehingga pemilu 2009 bisa berjalan dengan lancar dan tertib.

Kelima nama tersebut yaitu:

1. Jury Ardiantoro
2. Dahliah
3. Jamaluddin F Hasyim
4. Sumarno
5. Aminnulah

KIPP Jakarta Pantau Seleksi Calon Anggota KPUD DKI Jakarta

Pemilu yang demokratis diawali dengan adanya penyelenggara yang netral, mempunyai pengamalan kepemiluan dan tidak mempunyai cacat secara hukum dan etika, Komite Independen Pemantau Pemilu Jakarta (KIPP JAKARTA) bermaksud ingin melakukan pemantauan tahapan seleksi calon anggota KPUD DKI Jakarta. Oleh sebab itu kontribusi dari masyarakat berupa tanggapan dan rekam jejak para bakal calon sangat kami harapkan. Berikan tanggapan dan kometar anda di bawah ini mengenai sepak terjak para bakal calon.

KIPP Jakarta dan PILKADA Jakarta 2007

Dengan tekad yang besar dari pengurus KIPP Jakarta 2005-2010, kami berkomitmen untuk mengawal proses PILKADA Jakarta 2007, walaupun secara real KIPP Jakarta tidak mendapat bantuan dari manapun, baik dari lembaga lokal maupun internasional.
Tekad yang besar tersebut ternyata tidak sia-sia, kami menerima hampir 500 relawan yang siap melakukan pemantauan dibawah bendera KIPP Jakarta, walau pada kenyataannnya jumlah tersebut menyusut menjadi 272 relawan pada hari pelaksanaan pencoblosan suara.

KIPP Jakarta pada Pemilu 2004

Menjelang pemilu 2004, KIPP Jakarta, melalui Konvensi melahirkan kepengurusan yang baru dengan model struktur yang berbeda dari sebelumnya (dari sistem presidium menjadi Direktur Eksekutif) serta keputusan untuk mempersempit areal pantauan dengan melepaskan Bogor, Tanggerang dan Bekasi tidak dalam wilayah koordinasi, mengingat sistem pemilu yang berbeda dan jangkauan yang terlalu luas.
Pemilu 2004 merupakan masa yang sangat sulit bagi KIPP Jakarta, karena fokus konsentrasi yang sangat luas, disamping harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat karena sistem pemilu yang sangat baru, KIPP Jakarta juga dituntut untuk melakukan pemantauan pada 3 tahap pemilu (1 pemilu legislarif dan 2 pemilu presiden)

KIPP Jakarta pada Pemilu 1999

Keberhasilan gerakan reformasi dalam menumbangkan rezim Orde Baru dengan tuntutan diantaranya percepat pemilu, membuat KIPP mengkontruksi agendanya yang memang pada awalnya dirancang untuk persiapan pemilu 2002 (siklus 5 tahunan dari 1997).Semangat reformasi yang sedang hangat-hangatnya membuat gerakan masyarakat semakin terbuka, termasuk juga KIPP Jakarta. Setelah keputusan penyelenggaraan pemilu ditetapka 1999, KIPP Jakarta serta merta melakukan program penguatan institusi dan jaringan yang dirancang untuk mengorganisir kekuatan rakyat. Dari program ini (serta didukung oleh program-program lainnya) KIPP Jakarta berhasil merekrut relawan sebanyak 13.260 orang yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok,, Bogor dan Bekasi.

KIPP Jakarta Pada Pemilu 1997

Sistem politik Orde Baru yang refresif tentu tidak mentolelir adanya setiap gerakan yang mencoba membangun kekuatan masyarakat. Kekuatan refresif juga ditunjukan kepada KIPP Jakarta semenjak kelahirannya. Bahkan beberapa aktifis KIPP Jakarta, bersamaan dengan peristiwa 27 Juli 1996, terpaksa harus berurusan dengan aparat keamanan, bahkan diantaranya harus menerima vonis kurungan penjara.Peristiwa ini tidak menjadikan aktifis KIPP patah semangat untuk terus mengorganisir rakyat, apalagi menjelang pemilu 1997. pada pemilu 1997, dengan segala keterbatasannya, berhasil membangun kekuatan masyarakat untuk memantau jalannya pemilu dengan kekuatan relawan 250 orang, walaupun pada awalnya ada 1000 orang yang mendaftar.

SEKILAS KIPP JAKARTA

KIPP Jakarta berdiri pada tanggal 26 April 1996, lebih kurang satu bulan setelah KIPP Indonesia dideklerasikan pada tanggal 15 Maret 1996. KIPP Jakarta berdiri karena didorong oleh beberapa kenyaan, pertama ; pemilu-pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru selalu diwarnai pencurangan, dan pelanggaran asas luber dan jurdil dalam rangka mempertahankan kekuasaan pemerintah. Pelanggaran dan pencurangan bukan semata-mata karena persoalan teknis administratif namun pemilu selama Orde Baru direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan partai penguasa, yaitu Golkar. Kedua; adanya ketidakberdayaan masyarakat sebagai elemen penting dalam mengontrol jalannya pemilu. Akibat dari ketidakberdayaan ini adalah, berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Golkar seolah-olah menjadi hal sudah biasa tanpa ada usaha secara terorganisir untuk mencegahnya. Sebagai akibat dari tidak adanya usaha terorganisir untuk mencegah terjadinya pencurangan ini adalah kemenangan yang mutlak dari Golkar pada setiap pemilu yang pada gilirannya mematikan proses kontrol sosial dan politik oleh kekuatan-kekuatan lain diluar pemerintah. Tidak berfungsinya fungsi kontrol sosial dan politik menyebabkan pemilihan umum tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai alat untuk mengagendakan dan melakukan perubahan sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu berubah menjadi alat untuk mempertahankan dan melegitimasi status quo. Untuk itu perlunya upaya dari kekuatan masyarakat untuk mengorganisir diri, bukan saja mengontrol jalannya pemilu, tapi juga mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat sebagai penyeimbang kekuatan negara. Berangkat dari gagasan itu, komponen-komponen yang ada di Jakarta mendeklarasikan berdirinya KIPP Jakarta.